FINANSIALINSIGHT.COM — Rencana ini merupakan kelanjutan dari kampanye "tekanan maksimum" yang dijalankan Washington sejak 2018, ketika AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. Sanksi baru itu berpotensi menyasar bank, pembeli dan pemurni minyak, perusahaan pelayaran, pelabuhan, bandara, hingga pihak-pihak yang memfasilitasi perdagangan Iran.
Sanksi Baru dan Dampaknya pada Warga
Di tengah ancaman itu, nilai tukar rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah pada Senin (16/6), menembus level 2,03 juta rial per dolar AS di pasar terbuka Teheran. Daya beli warga kian melemah, sementara pemadaman listrik rutin melanda kota-kota di negara yang kaya sumber daya alam tersebut.
Pemerintah Iran pun menyiapkan sejumlah langkah penghematan. Kondisi ini menjadi ujian berat bagi warga biasa yang selama ini menanggung beban terbesar dari rangkaian sanksi internasional.
Strategi Bertahan dan Keterbatasan China
Teheran sejatinya telah mengembangkan sistem rumit untuk menghindari sanksi, termasuk menggunakan armada kapal tanker bayangan, pengalihan muatan minyak di tengah laut, perusahaan cangkang, serta mekanisme barter dan pembayaran alternatif. Blokade laut oleh militer AS yang mulai berlaku akhir-akhir ini memang membatasi pergerakan kapal, tetapi Iran masih memiliki perbatasan darat luas dan akses ke Laut Kaspia.
Umud Shokri, ahli strategi energi dan senior visiting fellow di George Mason University, mengatakan Iran kini cukup mahir mencari celah di tengah sanksi AS. "Iran telah belajar bertahan di bawah tekanan, meski bertahan tidak sama dengan menghindari kerusakan ekonomi," katanya kepada Al Jazeera.
China tetap menjadi jalur hidup utama Teheran karena besarnya permintaan minyak Iran. Namun, Shokri mengingatkan ada batasnya. "Beijing mungkin menentang sanksi AS secara politik, tetapi bank-bank besar China dan perusahaan yang terekspos global tetap menghindari transaksi yang bisa mengancam akses mereka ke sistem keuangan AS," ujarnya.
Respons Militer dan Panggung Politik Domestik
Di sisi pertahanan, para komandan militer Iran menunjukkan sikap menantang. Mohsen Rezaei, sekretaris baru Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, memperingatkan negara-negara yang mendukung sanksi baru AS akan dianggap musuh. "Jika perang ekonomi berlanjut, setetes minyak pun tidak akan diekspor, baik melalui Selat Hormuz maupun dari Teluk Persia," tegasnya pada Minggu (15/6).
Kepala Staf Angkatan Darat Amir Hatami menyatakan pasukan siap "berperang selama 10-20 generasi" jika diperlukan. "Satu-satunya cara adalah membuat AS mengerti melalui bahasa kekuatan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan," katanya di hadapan para komandan, Senin (16/6).
Di tengah nada keras itu, Presiden Masoud Pezeshkian justru menilai perang dengan AS sebaiknya diakhiri selagi Iran berada di posisi yang kuat. Perbedaan sikap ini mencerminkan perdebatan internal mengenai arah kebijakan menghadapi tekanan Washington.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah Iran diperkirakan akan terus mengandalkan hubungan dagang dengan China, Rusia, serta perdagangan darat regional melalui Irak, Turkiye, Pakistan, dan Kaukasus untuk meredam dampak sanksi. Meski demikian, pendapatan minyak yang hilang belum bisa sepenuhnya ditutup, dan tekanan ekonomi diprediksi masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.
