FINANSIALINSIGHT.COM — Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyoroti urgensi sensus ini lantaran Indonesia dinilai sudah lebih dari satu dekade tidak pernah melakukan pembaruan metode penghitungan aktivitas ekonomi. Padahal, kualitas data BPS menjadi penentu akurasi kebijakan pemerintah dan dasar penyusunan APBN.
"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," ujar Prabowo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN TA 2027 beberapa waktu lalu.
Bukan Sekadar Sensus, Melainkan Rebranding Data Ekonomi
Kepala negara menegaskan data yang dikumpulkan dari lapangan tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi masyarakat yang dilaporkan. Ia meminta seluruh masyarakat mengisi formulir sensus dengan jujur dan mengajak orang lain melakukan hal serupa.
Dari sisi pemanfaatan, hasil sensus ini tidak hanya menjadi dokumen statistik. Pemerintah akan mendapatkan tiga bentuk keluaran utama.
- Peta Ekonomi Indonesia: potret terkini struktur ekonomi di seluruh wilayah, dari pusat industri hingga daerah terpencil.
- Analisis Sektoral: rincian informasi per sektor usaha berdasarkan skala bisnis dan sebaran wilayah.
- Insight khusus: tinjauan tematik seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang belum tercakup dalam sensus sebelumnya.
Peluang Baru bagi Pelaku Usaha dan Investor
Bagi kalangan bisnis, data sensus ini ibarat peta medan yang selama ini gelap. Pelaku usaha bisa mengidentifikasi celah pasar yang belum terlayani, sementara investor dapat membaca tren sektor mana yang sedang tumbuh sebelum menempatkan modal.
Fungsi data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan strategis. Dengan gambaran lengkap mengenai 20 kategori usaha yang didata, keputusan soal insentif fiskal, subsidi, hingga pembangunan infrastruktur diharapkan lebih tepat sasaran dibandingkan sebelumnya.
BPS menargetkan sensus yang berlangsung sejak Mei lalu ini menjangkau seluruh lapisan usaha, termasuk sektor informal yang kerap luput dari pencatatan statistik rutin. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang akurat.
Setelah pendataan lapangan rampung, BPS akan memasuki tahap pengolahan dan analisis sebelum hasil final dipublikasikan. Data tersebut akan menjadi rujukan resmi bagi pemerintah hingga satu dekade ke depan.