FINANSIALINSIGHT.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memperpanjang masa berlaku program pemutihan sejak 1 Juni 2026 melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Program ini dihadirkan dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, sehingga warga yang memiliki tunggakan pajak tahunan bisa bernapas lega.
Yang perlu digarisbawahi, pemutihan ini hanya menghapus denda atau sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran. Pokok pajak yang tertunggak tetap wajib dibayar penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada potongan untuk nilai pokok PKB maupun BBNKB.
Tanpa Antre di Loket, Denda Terhapus Otomatis oleh Sistem
Warga tidak perlu mengurus surat permohonan atau dokumen khusus untuk mendapatkan fasilitas ini. Sistem Samsat DKI Jakarta telah dikonfigurasi agar pembebasan denda langsung diterapkan saat transaksi pembayaran dilakukan. Cukup datang ke loket pembayaran, sampaikan nomor polisi kendaraan, dan sistem akan menghitung ulang tagihan tanpa komponen bunga.
Kemudahan ini berlaku di seluruh kantor Samsat reguler di wilayah DKI Jakarta. Namun bagi warga yang ingin mengurus sambil menikmati suasana pameran, Bapenda DKI bersama Tim Pembina Samsat juga membuka Gerai Samsat khusus di Hall C1 JIEXPO Kemayoran selama PRJ 2026 berlangsung.
Dokumen yang Perlu Disiapkan agar Proses Lancar
Bapenda mengimbau pemilik kendaraan membawa kelengkapan surat kendaraan saat melakukan pembayaran. STNK asli dan fotokopi, KTP pemilik sesuai alamat STNK, serta BPKB untuk pengurusan BBNKB adalah dokumen utama yang wajib dibawa. Ketidaklengkapan dokumen berpotensi memperlambat proses validasi data di loket.
Bagi kendaraan dengan tunggakan lebih dari satu tahun, pastikan juga membawa bukti kepemilikan yang sah apabila nama di STNK berbeda dengan KTP yang dimiliki saat ini. Proses balik nama sekaligus pemutihan bisa dilakukan dalam satu kesempatan, tetapi tetap dikenakan biaya pokok BBNKB sesuai tarif progresif yang berlaku.
Mengapa Pemilik Kendaraan Harus Segera Bertindak
Setelah 31 Agustus 2026, seluruh kewajiban denda yang tertunggak akan kembali dihitung secara akumulatif. Semakin lama menunggu, semakin besar bunga keterlambatan yang harus dibayar. Untuk tunggakan tahunan, sanksi administratif PKB dihitung 2 persen per bulan dari pokok pajak, dengan maksimal 24 bulan atau 48 persen.
Bagi pemilik kendaraan yang sedang merencanakan penjualan unit, momen ini juga menjadi waktu paling tepat untuk membersihkan catatan pajak. Kendaraan dengan riwayat tunggakan bersih akan lebih mudah diproses balik namanya oleh calon pembeli, menghindari potensi sengketa administrasi di kemudian hari.
Dengan sisa waktu tiga hari, warga Jakarta yang masih memiliki tunggakan disarankan segera mengunjungi Samsat terdekat atau Gerai Samsat PRJ 2026 sebelum tenggat berakhir. Jangan sampai kesempatan penghapusan denda ini terlewat hanya karena menunda pembayaran.
