JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir, dengan kabut asap tebal dilaporkan menyelimuti kota-kota seperti Palangka Raya, Banjarmasin, dan Pangkalan Bun. Di tengah situasi ini, instrumen pembiayaan berkelanjutan seperti obligasi hijau (green bond) menjadi salah satu perangkat yang secara khusus dirancang untuk mendanai proyek pemulihan lingkungan, termasuk pengelolaan lahan gambut dan konservasi keanekaragaman hayati.

Akumulasi penerbitan obligasi dan Sukuk & Bonds berkelanjutan di Indonesia tercatat mencapai Rp74,14 triliun per Desember 2025, menurut data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Instrumen ini mencakup obligasi dan sukuk hijau (green bond/green sukuk), yang dananya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengendalian polusi, pengelolaan lahan berkelanjutan, hingga transportasi ramah lingkungan.

OJK telah menerbitkan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan 2026-2030 yang memproyeksikan penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan akan tumbuh rata-rata 55,11% per tahun hingga 2030. Berdasarkan komposisi tema, instrumen dengan tema lingkungan (green) saat ini mendominasi pasar dengan porsi 42,72%, disusul tema sosial sebesar 28,82%, dan tema keberlanjutan campuran sebesar 26,44%.

Roadmap ini dirilis bersamaan dengan peta jalan pengembangan pasar derivatif, sebagai bagian dari upaya OJK memperdalam pasar keuangan nasional. Landasan hukum penerbitan obligasi hijau di Indonesia diatur dalam Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, yang mengacu pada standar internasional yang diterbitkan International Capital Market Association (ICMA).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerbitkan Green Sukuk global sejak 2018 sebagai salah satu sumber pendanaan proyek-proyek berkelanjutan.