JAKARTA – Di tengah biaya pendanaan yang masih tinggi, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan obligasi korporasi tetap cukup solid pada kuartal IV 2026. Hal tersebut utamanya ditopang oleh kebutuhan refinancing.
Pefindo memperkirakan penerbitan surat utang korporasi pada kuartal IV 2026 akan berada pada kisaran Rp 24 triliun-Rp 33 triliun.
Chief Economist Pefindo Suhindarto menyampaikan bahwa estimasi ini mempertimbangkan realisasi penerbitan surat utang korporasi senilai Rp 120,18 triliun hingga Agustus 2026. Selain itu, perhitungan juga memperhitungkan mandat Pefindo sebesar Rp 45,89 triliun per Agustus serta profil jatuh tempo hingga akhir tahun.
Sebelumnya, Pefindo memproyeksikan penerbitan baru surat utang korporasi sepanjang 2026 berada pada rentang Rp 154 triliun-Rp 196,86 triliun, dengan nilai tengah sebesar Rp 175,77 triliun.
Suhindarto menjelaskan bahwa untuk mencapai batas bawah proyeksi 2026 sebesar Rp 154 triliun, diperlukan tambahan penerbitan sekitar Rp 33,82 triliun pada periode September-Desember.
"Dari sisi refinancing, sekitar Rp 43,56 triliun surat utang akan jatuh tempo pada kuartal IV, atau sekitar 71% dari total jatuh tempo September-Desember yang sebesar Rp 60,96 triliun," jelas Suhindarto sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Dengan mengasumsikan penerbitan menyesuaikan kebutuhan refinancing dan sebagian pipeline yang ada, Suhindarto membidik aktivitas penerbitan kuartal IV berpotensi tetap solid. Walaupun demikian, volumenya diperkirakan belum tentu menyamai pencapaian kuartal I 2026.
"Kebutuhan refinancing menjadi penopang utama karena relatif lebih sulit ditunda dibandingkan pendanaan untuk ekspansi. Namun, yield dan biaya dana yang masih tinggi dapat membuat perusahaan lebih selektif dalam menentukan waktu, tenor, dan besaran penerbitan," lanjutnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Oleh karena itu, Suhindarto mengatakan bahwa penerbitan menjelang akhir tahun kemungkinan akan didominasi oleh perusahaan dengan kebutuhan refinancing yang pasti serta penerbit (issuer) bermutu kredit kuat.
Lebih lanjut, Suhindarto merinci surat utang korporasi yang jatuh tempo pada kuartal IV 2026 mencapai sekitar Rp 43,56 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp 12,86 triliun pada Oktober, Rp 14,61 triliun pada November, serta Rp 16,09 triliun pada Desember.
Nilai jatuh tempo tersebut memang lebih rendah daripada puncak kuartal III 2026 yang menembus Rp 63,95 triliun. Kendati demikian, angka itu masih tergolong besar untuk menopang kebutuhan refinancing hingga penutupan tahun.
"Secara keseluruhan, jatuh tempo surat utang korporasi pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 162,72 triliun," tandas Suhindarto sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Di sisi lain, biaya pendanaan melalui obligasi korporasi masih tergolong tinggi pada kuartal IV, meskipun tekanan yield mulai mereda dibanding puncaknya di pertengahan tahun.
Suhindarto mencatat bahwa yield obligasi korporasi tenor tiga tahun menyentuh level tertinggi pada 11 Juni 2026. Pada saat itu, yield peringkat AAA berada di angka 7,91%, AA sebesar 8,17%, A sebesar 9,76%, dan BBB sebesar 11,49%.
Namun hingga 9 September 2026, yield tersebut melandai masing-masing menjadi 7,43% untuk AAA, 7,67% untuk AA, 8,49% untuk A, serta 10,55% untuk BBB.
"Artinya, pasar sudah mengalami perbaikan, tetapi biaya pendanaan belum kembali ke level akhir 2025," katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2025, yield obligasi korporasi per 9 September 2026 masih lebih tinggi sekitar 101-177 basis poin, bergantung pada peringkat kreditnya.
Kondisi ini menandakan kupon penerbitan obligasi korporasi baru masih berpeluang bertahan di level relatif tinggi. Hal itu terjadi karena issuer harus menawarkan imbal hasil yang kompetitif terhadap yield pasar dan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai acuan.
Tekanan biaya pendanaan pun tidak dirasakan sama oleh setiap entitas. Emiten berpetingkat kredit tinggi relatif lebih tahan banting karena bisa memperoleh biaya pendanaan yang lebih murah, sedangkan issuer berperingkat lebih rendah wajib menyajikan premi lebih besar guna menarik minat investor.
"Karena itu, biaya pendanaan masih dapat menjadi hambatan pada kuartal IV, terutama bagi issuer dengan kualitas kredit yang lebih rendah, meskipun kebutuhan refinancing tetap dapat menjaga aktivitas penerbitan," pungkasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.