JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan dan pembenahan total di internal kementerian yang dipimpinnya.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur nasional berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyelewengan.
Ia menegaskan bahwa langkah tegas dalam membenahi birokrasi kementerian bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Menurutnya, integritas lembaga adalah modal utama agar setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat.
"Reformasi birokrasi di Kementerian PU harus berjalan tanpa kompromi. Kita tidak bisa lagi mentolerir sistem yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang membuka celah korupsi. Keberanian untuk bersikap tegas adalah kunci utama jika ingin kementerian ini bersih," ujar Dody saat ditemui di Jakarta.
Langkah penataan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek infrastruktur, efisiensi rantai birokrasi, hingga pengawasan ketat pada proses pengadaan barang dan jasa.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi sistem pengawasan akan terus diperkuat untuk meminimalisasi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan manipulasi.
Sikap tegas tersebut diakui Dody sebagai bentuk perbaikan dari dalam. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya menyelesaikan target pembangunan fisik di lapangan, melainkan juga membangun mentalitas dan budaya kerja para aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas tinggi.
"Tegas bukan berarti otoriter, melainkan konsisten menegakkan aturan yang ada. Siapa pun pejabat atau pegawai yang terbukti melanggar kode etik dan hukum, pasti ada sanksi yang membayangi. Tidak ada perlindungan bagi mereka yang merugikan negara," tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk publik dan media, untuk aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Kementerian PU.
Transparansi informasi publik akan terus dibuka lebar agar masyarakat dapat memantau langsung proyek-proyek strategis yang sedang dikerjakan.
Dengan komitmen penataan birokrasi ini, Dody optimistis Kementerian PU dapat menjadi lembaga yang lebih responsif, efisien, dan dipercaya oleh publik dalam mengawal pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok Nusantara.