FINANSIALINSIGHT.COM — Gagasan pembangunan gudang pangan ini berawal dari usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo. Ia menyoroti kosongnya gudang logistik BPBD di NTT saat gempa terjadi, padahal BPBD merupakan garda terdepan penanganan bencana. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya hubungan komando antara BNPB dan BPBD, sehingga proses pengiriman bantuan dari pusat memakan waktu.
“Padahal harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja, permakanan. Nanti kami datang untuk memperkuat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat sangat menonjol Bapak Presiden. Mohon nanti ke depan ini menjadi perhatian karena tentu saja bencana ini sangat banyak terjadi di wilayah kita,” kata Suharyanto di hadapan Presiden.
Instruksi Presiden: Hitung Kebutuhan Secara Nasional
Menanggapi usulan tersebut, Prabowo langsung memerintahkan jajarannya untuk menghitung kebutuhan logistik secara nasional. Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah pusat akan membantu setiap provinsi untuk memiliki gudang persediaan makanan yang dikelola oleh gubernur maupun bupati. Menurutnya, lumbung pangan seharusnya menjadi bagian dari kesiapan dasar pemerintah daerah.
“Saya kira itu saran yang baik. Jadi itu dicatat ya, saya kira saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja. Iya. Nanti kita bantu tiap provinsi biar gubernur punya gudang persiapan makanan, bersama juga bupati. Seharusnya sebetulnya juga memang demikian ya,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Skema Bantuan Awal dan Nilai Logistik
Dalam paparannya, Suharyanto merinci kebutuhan awal pengisian gudang logistik daerah. Ia memperkirakan nilai pengadaan sembako, selimut, tenda, dan matras untuk setiap gudang berkisar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Skema ini dirancang agar daerah mampu memberikan bantuan dasar kepada warga pada fase awal bencana sebelum bantuan dari pusat tiba.
“Paling tidak ketika ada apa-apa bisa saat awal itu bisa memberikan bantuan. Kami hitung tidak banyak-banyak Bapak Presiden. Kalau misalnya dalam bentuk permakanan itu nilainya Rp5 sampai 10 miliar. Contoh misalnya sembako Bapak Presiden, selimut, tenda-tenda, kemudian matras yang begitu-begitu lengkap,” jelas Suharyanto.
Pengawasan Dana Bantuan Gempa NTT
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meninjau penyaluran bantuan senilai Rp20 miliar untuk setiap kabupaten terdampak gempa di NTT. Suharyanto memastikan dana tersebut telah diterima oleh pemerintah daerah setempat. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran ini diawasi ketat dan hanya diperbolehkan untuk keperluan penanganan bencana.
“Kami juga sudah sampaikan ke pak bupati. Bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” kata Suharyanto.
Pemerintah pusat saat ini masih menyusun mekanisme pendistribusian dan pengelolaan gudang logistik agar dapat berfungsi optimal di seluruh wilayah Indonesia.