Menindaklanjuti bencana gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung bergerak cepat dengan memprioritaskan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai fasilitas publik yang berpotensi terdampak. Langkah ini diambil sebagai respons atas instruksi Menteri PU Dody Hanggodo yang menekankan pentingnya memastikan setiap bangunan yang digunakan masyarakat tetap aman dan layak beroperasi pascagempa.
Kegiatan ini difokuskan pada bangunan-bangunan vital yang menjadi tulang punggung pelayanan dasar warga, termasuk rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, serta rumah ibadah. Pemeriksaan tidak hanya bertujuan untuk menilai kondisi fisik bangunan, tetapi juga untuk memetakan kebutuhan perbaikan atau penanganan lebih lanjut yang mendesak.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT telah menambah jumlah personel yang diterjunkan ke lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang sudah berada di lokasi. Dengan demikian, total 14 personel akan terlibat dalam pemeriksaan bangunan terdampak di wilayah tersebut.
Pemeriksaan akan dimulai dari Labuan Bajo dengan menyasar sejumlah titik krusial, antara lain Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan berbagai gedung pelayanan publik lainnya. Setelah memastikan kondisi di Labuan Bajo, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah-wilayah lain yang terdampak untuk melakukan pendataan serupa secara menyeluruh.
Hasil dari pemeriksaan ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dan para pengguna bangunan soal tingkat keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan selama masa tanggap darurat. Data yang terkumpul selanjutnya akan menjadi acuan utama dalam menentukan langkah penanganan maupun perbaikan yang diperlukan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Di samping pemeriksaan bangunan, Kementerian PU juga telah mengerahkan timnya sejak dua hari terakhir untuk memeriksa sarana dan prasarana air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan ini mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, hingga tampungan air yang ada di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT menggandeng Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang ditemukan mengalami gangguan. Salah satu contohnya di Kabupaten Ende, di mana perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende, agar layanan air dapat segera pulih.
Upaya ini akan semakin diperkuat dengan pemberangkatan 10 personel tambahan dari Kupang pada Rabu (19/8/2026) untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka bertugas memastikan sarana air minum berfungsi optimal serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lapangan.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, mengingat hal tersebut menjadi kebutuhan mendasar selama masa tanggap darurat. Sebagai bentuk dukungan nyata, saat ini telah disiagakan tiga unit Mobil Tangki Air (MTA) di Kabupaten Nagekeo, dua di antaranya sudah berada di lokasi dan satu lagi merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU), dengan delapan unit di antaranya siap digunakan dan delapan unit lainnya dipinjam dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih, pemerintah tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian dan akan memanfaatkan sumber air dari sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia. Apabila tidak memungkinkan, alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, atau sarana pendukung lain akan disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap, termasuk jika diperlukan mobilisasi dari luar NTT seperti dari depo di Surabaya. Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk menjamin akses layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak gempa selama masa tanggap darurat.